SEAToday.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kebijakan flexible work arrangement (FWA) diharapkan mulai diterapkan pada H-7 Lebaran, tepatnya pada 24 Maret 2025.

"Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB mengenai penerapan flexible work arrangement, yang sebelumnya dikenal sebagai work from anywhere," ujar AHY di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3).

Ia berharap kebijakan ini dapat membantu mendistribusikan arus pergerakan masyarakat lebih awal menjelang mudik Lebaran. Dengan penerapan FWA mulai 24 Maret 2025, diharapkan mobilitas masyarakat lebih merata dan tidak menumpuk pada puncak arus mudik.

FWA merupakan sistem kerja yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dengan fleksibilitas, baik dalam hal lokasi maupun waktu kerja.

Sebagai bagian dari strategi kelancaran arus mudik Lebaran 1446 Hijriah, pemerintah menerapkan kebijakan FWA untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi menjelang Idul Fitri. Langkah ini juga mempertimbangkan bahwa Lebaran tahun ini berdekatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi, sehingga diperlukan strategi khusus dalam pengaturan lalu lintas dan mobilitas masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menyelaraskan jadwal libur sekolah agar distribusi arus mudik lebih optimal.

AHY menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan perjalanan mudik tahun 2025 berlangsung dengan aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

"Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa ini adalah upaya pemerintah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang berkomitmen memastikan perjalanan mudik saat Ramadan dan Lebaran lebih aman, nyaman, dan menyenangkan," ujar AHY.

Menjelang Ramadan 1446 Hijriah, pemerintah terus memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi guna mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

AHY juga menekankan bahwa berbagai langkah strategis telah diambil sesuai dengan arahan Presiden, dengan tujuan utama menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat agar perjalanan mudik menjadi lebih lancar dan nyaman.

"Presiden selalu ingin memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada masyarakat, termasuk dalam menghadapi musim mudik Lebaran tahun ini," katanya.

Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan kelancaran transportasi sekaligus menekan harga tiket agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

Pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan infrastruktur transportasi, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian, guna memastikan perjalanan mudik tahun ini berjalan lebih lancar.